 |
| Achmad Farchan |
“Penetrasi kekuasaan adalah penyebab utama mengapa pendidikan Indonesia tidak pernah benar-benar ‘siuman’ dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu terbentuknya manusia dewasa, moralis, dan bertanggung jawab terhadap diri dan masyarakat luas” (H.A. Tilaar).
Mencerdaskan kehidupan bangsa, diletakkan secara luhur sebagai tujuan mulia membentuk suatu negara dan bangsa yang berdaulat dan merdeka bagi rakyatnya. Kita patut beryukur bahwa bangsa negara ini dilahirkan oleh kaum terdidik yang berjiwa pejuang dan berorientasi masa depan, karena mereka terdidik dan berorientasi masa depan pula. Sebut saja Kihadjar Dewantara, Syafe’i Maarif, dan Romo Mangunwijaya.
Oleh karena itu, kita melihat betapa dalam dan jernihnya roso lan pangroso para pendiri bangsa ini, sangat visioner yang dituangkan dalam konstitusi kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa, diletakkan sebagai salah satu tujuan luhur kemerdekaan yang disejajarkan dengan ketiga tujuan luhur lainnya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tentu hal ini bukan tanpa alasan, mencerdaskan kehidupan bangsa memang bukan cuma soal pendidikan apalagi dikerdilkan pada pendidikan formal semata. Akan tetapi, disadari bersama bahwa pendidikan merupakan aspek kehidupan manusia yang amat penting dalam konteks upaya mencerdaskan itu sendiri. Penempatan pendidikan sebagai salah satu tujuan luhur kemerdekaan menekankan bahwa tujuan luhur yang lain meliputi; keamanan, kesejahteraan, dan peran internasional tidak mungkin terwujud tanpa memberikan perhatian yang baik pada ranah pendidikan. Perlu dicermati bahwa konten pembangunan bangsa ini haruslah berpusat pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendidikan adalah kunci utama guna melahirkan manusia yang berkualitas baik pada segi keilmuan, sikap, dan spiritualitas.
Kini, pendidikan kita kembali memulai babak baru. Harapan dan optimisme kearah yang lebih baik kembali disemai seiring dengan suksesi kepemimpinan nasional. Jika mengacu dalam nawa cita kepemimpinan Jokwi-Jk, arah pendidikan kita kini, mengarah pada peningkatan dan perluasan akses pendidikan melalui program “Indonesia Pintar”, serta revolusi karakter melaui penataan kembali kurikulum nasional.
Pemerintahan Jokowi-Jk kini masuk bulan ke-6. Pada tataran dunia pendidikan, perubahan telah diawali memang, yaitu dengan mengubah nomenklatur kementerian. Memisahkan jenjang pendidikan tinggi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menggabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Nasution (2009) menegaskan tidak selamanya perubahan itu membawa perbaikan, sebaliknya perbaikan mutlak membawa perubahan.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, hingga kini setidaknya ada ada tiga persoalan mendasar yang telah dilakukan pemerintah. Pertama, melalui Kemendikbud menghentikan implementasi Kurikulum 2013 dan kembali menggunakan Kurikulum KTSP bagi sekolah yang baru menerapkan selama dua semester. Disisi lain, pemerintah mengevaluasi kurikulum 2013, dan berjanji akan mengumumkan hasil evaluasi pada akhir Desember tahun lalu yang bermuara pada kebijakan melanjutkan, menghentikan, ataupun melanjutkan dengan catatan. Namun, hingga kini belum ada kabar megenai hasil evaluasi tersebut.
Kedua, pada struktur kementerian dibentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen GTK ini, dimaksudkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
Ketiga, mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional. Mulai tahun ini, UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa melainkan sekolahlah melalui Ujian Sekolah yang memiliki kewenangan penuh menentukan kelulusan siswanya. Tidak hanya itu, pola UN-pun berubah menjadi bersifat evaluasi formatif anak-anak bisa memperbaiki untuk memporeh peningkatan nilai (skor). Teknik penyelenggaraanya-pun mulai dirintis bebasis komputer. Uniknya hingga kini, kebijkan ini belum atau bahkan tidak menimbulkan resistensi publik. Sebagai kesimpulan dini, mungkin inilah yang diharapakan publik bagaimana memaknai proses dan hasil belajar.
Sedangkan pada tataran pendidikan tinggi melalui Kemenristek dikti, arah kebijakan bertumpu pada hasil rakernas Ferbuari lalu, yaitu; (1) Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); (2) Akreditasi; (3) Inovasi dan hilirisasi; (4) Menggandeng industri dalam mendukung pendidikan dan penilitian di perguruan tinggi, serta; (5) Penataan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan Ristek-Dikti.
Kita semua berharap kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan luhur, harus dan tetaplah menjadi agenda utama dan pertama. Lihat, dengar, pahami dan rasakanlah apa yang semestinya menjadi kehendak masyarakat. Itulah semestinya suara tuhan yang hakiki. Patut disadari bahwa, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan terhadap pencapaian arah pendidikan nasional kita. Mari, bersama-sama untuk saling bertukar pikiran dan tindakan baik demi kemajuan dan kemartabatan bangsa dan negara tercinta.
Salam Akademos!
*) Menteri Pendidikan dan Keilmuan BEM KM Unnes